MATARAM — Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Nusa Tenggara Barat (NTB), Jamaluddin Malady, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition (LSMC) 2023.

Pemeriksaan terhadap Jamaluddin berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB pada Senin (21/9/2026). Jamaluddin yang kini menjabat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah NTB mengaku datang sejak pagi dan menjalani pemeriksaan hingga sore hari.

"Diperiksa BPK RI. Datang dari pagi tadi," kata Jamaluddin saat ditemui di Kejati NTB.

Menurut Jamaluddin, pemeriksaan BPK antara lain membahas hasil temuan Inspektorat NTB dalam penyelenggaraan LSMC 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat temuan senilai sekitar Rp2,6 miliar, dengan sekitar Rp700 juta di antaranya disebut belum dipulihkan.

"Ditanya proses yang dahulu, masalah LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang belum lunas ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, mengaku belum mengetahui adanya pemeriksaan Jamaluddin oleh BPK.

"Belum dapat info," kata Harun.

Jamaluddin sebelumnya juga telah beberapa kali diperiksa Kejati NTB terkait penyelenggaraan LSMC 2023. Pemeriksaan terakhir terhadap dirinya dilakukan pada 6 Juli 2026. Saat itu, ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dispar NTB.

Selain Jamaluddin, sejumlah mantan pejabat Pemprov NTB juga telah dimintai keterangan terkait perkara yang sama. Mereka antara lain mantan Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Samsul Rizal, serta mantan Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi.

LSMC 2023 digelar di Sirkuit Tohpati Sayang-Sayang, Mataram, dengan total anggaran mencapai Rp24 miliar. Anggaran tersebut diperoleh melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dispar NTB.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, ditemukan sejumlah persoalan dalam penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Temuan itu antara lain kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa dan kekurangan pembayaran pajak dengan nilai total sekitar Rp2,6 miliar.

Rinciannya meliputi pembayaran kepada rekanan sebesar Rp1,2 miliar, kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp404 juta, selisih pembayaran oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebesar Rp601 juta, serta kekurangan pembayaran pajak dari IMI NTB senilai Rp356 juta. Selain itu, ditemukan kelebihan anggaran perjalanan dinas sekitar Rp6,2 juta.

Pemeriksaan BPK terhadap sejumlah pihak tersebut merupakan bagian dari proses penghitungan kerugian negara dalam penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan LSMC 2023.